Komisi VI DPR RI menyepakati pagu anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembahasan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2017. 

 

 

Dalam Rapat Kerja dipimpin Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno dan dihadiri Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin, dan Sekretaris Jendral Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Agus Muharram menyetujui pagu anggaran BUMN tahun 2017, sebesar Rp243,865 miliar.

 

 

"Komisi VI DPR dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2017 sebesar Rp243,865 miliar berdasarkan surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, perihal pagu anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2017," ujar Teguh di ruang sidang Komisi VI Nusantara I, Rabu Sore (20/7/2016).

 

 

Dalam raker ini, Menteri BUMN Rini Soemarno diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Dia mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp144,57 miliar, di mana yang utamanya untuk belanja pegawai sebesar Rp40,16 miliar, layanan perkantoran Rp37,1 miliar, renovasi gedung Rp20 miliar, serta belanja non pegawai non perkantoran Rp47,3 miliar, dan terakhir untuk program pembinaan BUMN sebesar Rp99,28 miliar. "Atau 15 persen dari total pagu anggaran," katanya.

 

 

 

 

Setelah disepakatinya pagu anggaran tersebut oleh seluruh anggota Komisi VI, maka hasil ini akan dibawa kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk diperjuangkan agar bisa menemui kata sepakat.

 

 

" Seluruh dokumen disampaikan kepada teman-teman Banggar untuk diperjuangkan teman-teman Banggar," jelas Teguh. (eko,mp)/foto:jaka/iw.